Standar Operasional Prosedur IDM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) adalah hal yang baru bagi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mengingat IDM baru muncul setelah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbit. Sejalan dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia yang sangat dikenal oleh masyarakat desa  yang ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka digunakan pola bottom up yang bertumpu pada Desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia melalui berbagai bidang saperti bidang Ekonomi. Diharapkan dengan kontribusi pembangunan di tingkat Desa dapat membawa dampak yang sanget besar secara Nasional. Kucuran Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat menjadi stimulan bagi Desa untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan skala prioritas pembangunan di tingkat Desa. Landasan hukum IDM didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang didalamnya tertuang maksud dan tujuan dari IDM yaitu :

  1. Mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri
  2. Menetapkan status dan menyediakan data serta informasi dasar bagi pembangunan Desa

Dari 2 tujuan yang dituangkan dalam regulasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi IDM di Desa merupakan alat ukur bagi Desa dalam memanfaatkan Dana Desa berdasarkan kewenangan Desa secara baik dan benar dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga Desa dapat  Mandiri secara Ekonomi, secara Sosial dan dan secara Lingkungan. Secara khusus IDM juga bertujuan untuk mendukung perhitungan pagu alokasi afirmasi dan alokasi kinerja oleh Kementerian Keuangan dalam perhitungan Dana Desa. IDM juga menjadi sarana rujukan bagi Desa untuk mendapatkan informasi dasar bagi pembangunan Desa yang dapat diakses oleh Desa di Portal idm.kemendesa.go.id. yang telah dilakukan pengumpulan datanya oleh Tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa). Tidak hanya itu manfaat lain IDM bagi Desa adalah :

  1. Sebagai Data Dasar untuk pengambilan arah kebijakan pembangunan Desa baik jangka panjang dan jangka pendek.
  2. Tolok ukur efektifitas kinerja pembangunan Desa menuju Desa Mandiri.
  3. Sarana untuk dapat mengakses Alokasi Afirmasi sebagai reward atas kinerjanya.

Mengingat pengukuran IDM dilakukan setiap tahun anggaran maka dalam pengukuran Indek Desa Membangun (IDM) perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pedoman pelaksanaan pengukuran Indeks Desa Membangun berdasarkan Indikator yang telah ditentukan dan mempermudah pelaksanaan pengukuran Indek Desa Membangun agar mendapatkan data yang akurat dan sesuai fakta di Desa. Di dalam SOP yang terdiri dari 3 BAB ini dijelaskan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran Indeks Desa Membangun mulai dari landasan hukum, metode perhitungan, teknik analisis, pengorganisasian pelaku pengukuran beserta job description nya, form questioner yang harus diisi oleh Desa dan lampiran Berita Acara penetapan status mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

Ada beberapa hal harus menjadi perhatian bagi Desa terhadap pengukuran Indeks Desa Membangun Ini seperti :
1.      Data Source
2.      Validitas
3.      Data Statis dan Data Dinamis
4.      Indeks Komposit
5.      Klasifikasi Desa

Data Source adalah data dasar yang digunakan untuk melakukan pengukuran Indeks Desa Membangun. Data ini diantaranya dapat berupa :
  • Profil Desa
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
  • Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  •  Data Sarpras Kesehatan dari Puskesmas
  • Data Sarpras Pendidikan dari Instansi Pendidikan
  • Data aktifitas lembaga dari Kelembagaan Desa (Linmas, Kelompok agama, dan lain-lain)
  • Data Rumah Tangga Miskin dari Tenaga Teknis terkait seperti Penyuluh Lapangan
  •  Data Jumlah Penduduk dari Tenaga Teknis
  •  Data berkaitan dengan Stunting dari Tenaga Kesehatan seperti Bidan.

Validitas data adalah sifat data yang dihasilkan dari pengukuran Indeks Desa Membangun. Data yang dihasilkan harus bersifat valid artinya akurat dan sesuai fakta di Desa. Contohnya data Total Luas Wilayah Desa yang bersifat statis (tetap) dan tidak berubah. Data tersebut harus terverifikasi sesuai dengan fakta yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Definitif Desa tersebut barulah data tersebut dinyatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Check and re-check perlu dilakukan baik di atas meja dan dilapangan.

Data Statis adalah data yang tidak berubah oleh waktu contohnya Total Luas Wilayah Desa. Data Dinamis adalah data yang dapat berubah tergantung waktu contohnya Jumlah Total Penduduk. Karena Jumlah Total Penduduk dipengaruhi oleh faktor Penambahan Jumlah Tota Penduduk melalui Angka kelahiran dan Penduduk datang maupun Pengurangan Jumlah Total Penduduk melalui kematian dan Penduduk pergi.

Indeks Komposit adalah Indeks yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: 
  1. Desa Sangat Tertinggal  : IDM ≤ 0,4907 
  2. Desa Tertinggal    : 0,4907 < IDM  ≤ 0,5989 
  3. Desa Berkembang   : 0,5989 < IDM  ≤ 0,7072 
  4. Desa Maju     : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155 
  5. Desa Mandiri     : IDM > 0,8155 
Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

Berikut adalah seperangkat materi yang harus dipahami Desa dalam melaksanakan pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2020.